BANDUNG DAILY NEWS – Pemerintah Kota Bandung menggelar rapat bersama Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar untuk membahas tindak lanjut pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), yang diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di kota pada Selasa (8/10). Rapat tersebut dipimpin oleh Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara.
Koswara menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk merumuskan kembali pengusahaan BIUTR, yang kini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam diskusi, dibahas berbagai aspek teknis, termasuk kondisi eksisting dan pembaruan kewenangan antar pihak terkait.
“Kita perlu memastikan dukungan kebijakan tata ruang dan APBD agar proyek ini berjalan lancar,” ungkap Koswara.
Ia juga menekankan perlunya antisipasi dampak infrastruktur dan sistem transportasi, seperti angkutan umum, yang akan muncul seiring dengan pembangunan BIUTR.
Sebagai solusi sementara, Pemkot Bandung berencana mengatur jam operasional kendaraan pribadi dan memperbaiki manajemen lalu lintas untuk menekan angka kemacetan.
“Upaya manajerial ini diharapkan bisa efektif sambil menunggu hadirnya BIUTR,” tambah Koswara.
Pelaksana Tugas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Erna Wijayanti, menyatakan bahwa rencana pembangunan BIUTR telah ada sejak 2006. Nota kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung untuk proyek ini telah berakhir pada 29 Juni 2024, sehingga diperlukan pembaruan kewenangan.
Erna mengapresiasi langkah Pemkot Bandung dalam manajemen lalu lintas sebagai upaya mengatasi kemacetan.
“BIUTR diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk kemacetan di Kota Bandung,” ujarnya.
Proyek BIUTR akan menghubungkan wilayah utara dan selatan Kota Bandung, dengan tahapan pengadaan tanah dimulai pada 2024 dan ditargetkan selesai pada 2029. Pengendalian pemanfaatan ruang akan dilakukan secara bertahap, dengan dukungan dari APBN dan APBD.***
