BANDUNG DAILY NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI yang membahas isu-isu strategis di bidang pendidikan, seperti implementasi PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka, dan penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional. Pertemuan berlangsung di Balai Kota Bandung, Rabu (20/11), dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dan sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Himmatul Aliyah menyatakan, sejak diluncurkan pada 2019, program Merdeka Belajar yang kini mencakup 26 episode telah membawa transformasi besar dalam pendidikan. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala.
“Kurikulum Merdeka yang diberlakukan melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa. Meski demikian, masih ada tantangan, seperti ketimpangan kualitas guru, fasilitas pendidikan di daerah 3T, dan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” jelas Himmatul.
Ia juga menyoroti metode pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum ini yang dinilai belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.
Kebijakan zonasi PPDB yang bertujuan memberikan akses pendidikan merata tanpa diskriminasi terhadap sekolah favorit turut menjadi perhatian. Komisi X mencatat adanya manipulasi data alamat, ketimpangan kapasitas sekolah, dan masalah transportasi di beberapa zona.
“Kebijakan ini telah direvisi lima kali sejak 2019. Ini menunjukkan perlunya penyempurnaan agar kebijakan lebih efektif,” tambah Himmatul.
Selain itu, penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional (AN) sejak 2021 juga dievaluasi. Himmatul menjelaskan, perbedaan mendasar antara UN dan AN memunculkan tantangan baru.
“AN menilai kualitas satuan pendidikan melalui sampel siswa, berbeda dengan UN yang menilai seluruh siswa kelas akhir,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi geografis, kualitas pendidikan, dan pemerataan akses dalam setiap kebijakan pendidikan.
Menanggapi diskusi tersebut, Pj Wali Kota Bandung A. Koswara menyatakan komitmen Pemkot Bandung untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.
“Kami terus berupaya mengatasi tantangan, seperti pemerataan sarana pendidikan dan persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan swasta. Langkah yang kami ambil meliputi penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, dan peningkatan mutu sekolah swasta,” ujar Koswara.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Santana, juga mengungkapkan langkah-langkah teknis yang dilakukan untuk memperbaiki sistem zonasi PPDB, seperti pengembangan sistem terintegrasi dan aplikasi verifikasi titik koordinat. Namun, ia mengakui bahwa tantangan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan.
“Kami juga mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap Kurikulum Merdeka melalui rapor pendidikan, penilaian proyek profil pelajar Pancasila, dan asesmen lainnya,” jelas Tantan.
Rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR RI ini juga akan dilakukan di Yogyakarta dan Surabaya untuk membahas isu yang sama. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional.***
