BANDUNG DAILY NEWS – Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan merelokasi warga yang tinggal di kolong jembatan Pasupati ke hunian yang lebih layak. Program ini melibatkan 100 kepala keluarga (KK) yang selama bertahun-tahun menetap di kawasan tidak layak huni.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pemindahan tempat tinggal, tetapi juga upaya pemberdayaan ekonomi warga.
“Kami menyediakan 116 hunian di Rancaekek dan Solokan Jeruk, dilengkapi dengan rencana pemberdayaan ekonomi serta fasilitas pendukung lainnya. Ini untuk memastikan warga mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya saat meninjau program pada Rabu (5/12).
Hunian baru tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas sosial, seperti taman bacaan, ruang belajar, dan area bermain anak.
“Kami ingin menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Relokasi ini bukan proyek satu kali, melainkan bagian dari program berkelanjutan,” tambah Maruarar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pemerintah akan memverifikasi status kependudukan warga yang direlokasi.
“Kami memastikan mereka yang direlokasi benar-benar memenuhi kriteria. Selama enam bulan pertama, mereka dibebaskan dari biaya sewa dan akan didorong untuk mandiri secara ekonomi melalui peluang wirausaha,” katanya.
Herman juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memonitor kebutuhan dasar warga pasca-relokasi, termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Kami bekerja lintas sektor untuk memastikan kehidupan mereka terfasilitasi dengan baik,” tambahnya.
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyatakan komitmen penuh terhadap program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 100 KK yang akan dipindahkan ke rusun di Solokan Jeruk dan Rancaekek menyambut baik program ini. Susanti Sundari (35), salah satu warga terdampak, merasa bersyukur.
“Alhamdulillah, akhirnya kami bisa tinggal di tempat yang lebih layak,” katanya.
Selama 15 tahun, Susanti tinggal bersama suami dan dua anaknya di lahan seluas 3×5 meter di kolong jembatan Pasupati.
“Ini harapan baru bagi kami,” tambahnya.
Program relokasi ini dijadwalkan mulai berjalan pada akhir bulan Desember 2024, diawali dengan verifikasi faktual untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah berharap langkah ini menjadi solusi jangka panjang bagi warga yang tinggal di kawasan tidak layak huni.***
